ADIABEL CYBER NOTARY INSIGHT NOTARIS DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK Ketika Tanda ...
NOTARIS DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK
Dahulu, tanda tangan hampir selalu berarti satu hal yang sangat sederhana: goresan tinta di atas kertas.
Seseorang membaca dokumen, menyatakan persetujuannya, kemudian membubuhkan tanda tangan. Kertas menjadi media. Tanda tangan menjadi penanda persetujuan. Dokumen kemudian disimpan sebagai bukti.
Namun teknologi digital mengubah cara manusia membangun bukti.
Hari ini, seseorang dapat menandatangani dokumen tanpa menyentuh kertas. Identitas dapat diverifikasi melalui sistem elektronik. Dokumen dapat dikunci secara kriptografis. Perubahan terhadap dokumen dapat dideteksi. Waktu penandatanganan dapat dicatat. Bahkan proses penandatanganan dapat meninggalkan audit trail yang jauh lebih terstruktur dibandingkan sekadar melihat tinta di atas kertas.
Di sinilah Tanda Tangan Elektronik menjadi penting.
Tetapi ketika teknologi tersebut masuk ke dalam dunia kenotariatan, pertanyaannya menjadi jauh lebih serius.
Bukan lagi:
“Apakah tanda tangan elektronik sah?”
Melainkan:
“Apakah tanda tangan elektronik dapat menggantikan seluruh fungsi tanda tangan dalam akta Notaris?”
Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak.
Sebab tanda tangan dalam akta Notaris bukan hanya persoalan membuktikan bahwa seseorang pernah menekan tombol sign.
Tanda tangan merupakan salah satu bagian dari arsitektur formal akta.
TANDA TANGAN BUKAN SEKADAR TANDA
Dalam transaksi elektronik, kita sering melihat tanda tangan sebagai instrumen untuk menghubungkan seseorang dengan suatu dokumen.
Seseorang memiliki identitas digital.
Identitas tersebut digunakan untuk melakukan autentikasi.
Sistem memastikan bahwa data pembuatan tanda tangan berkaitan dengan penanda tangan.
Kemudian dokumen ditandatangani.
Secara sederhana:
Tetapi dalam akta Notaris, konstruksinya lebih kompleks.
Akta Notaris lahir melalui suatu proses hukum.
- Penghadap
- Kehendak yang disampaikan
- Pemeriksaan dan pemahaman terhadap isi akta
- Pembacaan
- Saksi
- Notaris
- Penandatanganan
- Minuta
- Protokol Notaris
Dengan demikian, tanda tangan hanyalah salah satu mata rantai dalam keseluruhan proses tersebut.
Karena itu, ketika tanda tangan berpindah dari kertas ke layar, yang harus dipertanyakan bukan hanya apakah bentuk tandatangannya berubah.
Yang harus diperiksa adalah apakah fungsi hukum yang melekat pada penandatanganan tetap dapat dipenuhi.
DIGITAL SIGNATURE TIDAK SAMA DENGAN ELECTRONIC SIGNATURE
Dalam percakapan sehari-hari, istilah digital signature dan electronic signature sering digunakan seolah-olah sama.
Secara konseptual, keduanya perlu dibedakan.
Electronic Signature
Merupakan konsep yang lebih luas. Ia merujuk pada mekanisme elektronik yang digunakan untuk menunjukkan persetujuan atau menghubungkan seseorang dengan suatu dokumen atau transaksi elektronik.
Digital Signature
Biasanya merujuk pada teknologi kriptografi yang menggunakan pasangan kunci tertentu untuk menghasilkan dan memverifikasi tanda tangan digital.
Karena itu:
Electronic Signature
→ konsep hukum dan teknologi yang lebih luas
Digital Signature
→ salah satu teknologi untuk menghasilkan tanda tangan elektronik dengan mekanisme kriptografi
Dalam praktik modern, teknologi tanda tangan digital dapat memberikan lapisan keamanan yang jauh lebih kuat dibandingkan sekadar menempelkan gambar tanda tangan pada dokumen PDF.
Sebab gambar tanda tangan hanyalah visual representation.
Ia menunjukkan seperti apa tanda tangan seseorang. Tetapi belum tentu membuktikan:
siapa yang menandatangani → kapan menandatangani → apakah dokumen berubah → apakah tanda tangan masih dapat diverifikasi → apakah proses tersebut dapat dipertanggungjawabkan
Di sinilah konsep authentication, integrity, dan non-repudiation menjadi penting.
AUTHENTICATION — SIAPA YANG MENANDATANGANI?
Fungsi pertama adalah authentication.
Sistem harus dapat menjawab:
“Siapa sebenarnya yang melakukan penandatanganan?”
Dalam dunia kertas, pertanyaan tersebut sering dijawab melalui pemeriksaan identitas dan pengamatan terhadap proses penandatanganan.
Dalam lingkungan elektronik, autentikasi dapat dibangun melalui mekanisme digital.
Tanda tangan elektronik yang baik tidak hanya menunjukkan bahwa sebuah dokumen memiliki simbol tanda tangan. Ia harus terhubung dengan identitas penanda tangan melalui mekanisme yang dapat diverifikasi.
PP 71 Tahun 2019 memberikan kerangka mengenai Tanda Tangan Elektronik dan menetapkan persyaratan agar Tanda Tangan Elektronik mempunyai kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Salah satu prinsip pentingnya adalah keterkaitan data pembuatan tanda tangan dengan penanda tangan serta kemampuan untuk mendeteksi perubahan terhadap tanda tangan dan informasi elektronik terkait.
Dengan demikian, authentication bukan sekadar “ada tanda tangan”.
“Apakah benar orang inilah yang melakukan penandatanganan?”
INTEGRITY — APAKAH DOKUMEN MASIH SAMA?
Fungsi kedua adalah integrity.
Sebuah dokumen dapat saja benar ketika ditandatangani.
Tetapi bagaimana jika setelah ditandatangani seseorang mengubah satu angka?
Rp10.000.000 menjadi Rp100.000.000
Tanggal 10 menjadi tanggal 20.
Atau satu klausul diubah setelah dokumen ditandatangani.
Di dunia digital, persoalan ini menjadi sangat penting.
Tanda tangan elektronik dengan mekanisme kriptografis dapat digunakan untuk mendeteksi perubahan terhadap dokumen setelah penandatanganan.
Maka konstruksinya bukan sekadar:
Tetapi:
Inilah yang disebut integrity.
Sistem tidak hanya membuktikan bahwa seseorang melakukan penandatanganan, tetapi juga membantu memastikan bahwa dokumen yang telah ditandatangani tidak berubah tanpa dapat diketahui.
Karena itu, tanda tangan elektronik yang baik sebenarnya bekerja sebagai bagian dari sistem pengamanan dokumen.
NON-REPUDIATION — DAPATKAH PENANDATANGAN MENYANGKAL?
Kemudian muncul fungsi ketiga:
Secara sederhana, konsep ini berkaitan dengan kemampuan sistem pembuktian untuk mengurangi kemungkinan seseorang menyangkal bahwa ia melakukan suatu tindakan elektronik.
Namun di sini kita perlu berhati-hati.
Non-repudiation bukan berarti:
“Begitu ada tanda tangan elektronik, penandatangan tidak mungkin menyangkal.”
Hukum tidak bekerja sesederhana itu.
Sengketa tetap mungkin terjadi.
- Kredensial dapat dipersoalkan.
- Sertifikat elektronik dapat dipersoalkan.
- Perangkat dapat dikompromikan.
- Identitas dapat dicuri.
- Prosedur internal dapat dilanggar.
Karena itu, non-repudiation harus dipahami sebagai kekuatan pembuktian yang dibangun melalui kombinasi teknologi, identitas, prosedur, dan audit trail.
Semakin baik sistemnya, semakin kuat kemampuan untuk menunjukkan:
LALU DI MANA POSISI NOTARIS?
Di sinilah persoalan Cyber Notary menjadi menarik.
UU Jabatan Notaris memberikan Notaris kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan.
Dalam konstruksi tersebut, akta autentik bukan sekadar dokumen yang memiliki tanda tangan.
- Ada pejabat umum yang berwenang.
- Ada proses hukum.
- Ada bentuk tertentu.
- Ada formalitas tertentu.
- Ada pembacaan.
- Ada penandatanganan.
- Ada penyimpanan minuta.
- Ada Protokol Notaris.
Karena itu, ketika kita memasukkan tanda tangan elektronik ke dalam proses kenotariatan, kita tidak boleh hanya memindahkan tanda tangan dari kertas ke layar.
Kita harus melihat keseluruhan legal architecture.
TANDA TANGAN DALAM AKTA MEMILIKI KONTEKS
Pasal 44 UU Jabatan Notaris memberikan gambaran yang sangat penting.
Ketentuan tersebut mengatur bahwa setelah akta dibacakan, akta ditandatangani oleh penghadap, saksi, dan Notaris, dengan ketentuan tertentu apabila penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangan. Pembacaan dan penandatanganan juga dinyatakan secara tegas pada akhir akta.
Artinya, tanda tangan dalam akta tidak berdiri sendiri.
Ada sebuah sequence:
Maka ketika tanda tangan berubah menjadi elektronik, pertanyaan hukumnya tidak berhenti pada:
“Apakah sistem elektronik dapat menerima tanda tangan?”
Sistem elektronik hampir pasti dapat.
“Apakah seluruh fungsi dan formalitas yang secara hukum dikaitkan dengan penandatanganan akta dapat tetap dipenuhi melalui mekanisme elektronik tersebut?”
Ini adalah pertanyaan yang jauh lebih fundamental.
ELECTRONIC SIGNATURE ≠ AUTOMATIC NOTARIAL AUTHENTICITY
Inilah prinsip yang perlu dijaga.
Tanda tangan elektronik dapat mempunyai kekuatan hukum.
Namun dari sana tidak otomatis berarti:
dokumen elektronik → akta autentik
tanda tangan elektronik → tanda tangan pada akta Notaris
platform digital → proses kenotariatan
Ketiganya tidak boleh disamakan.
UU ITE memberikan pengakuan terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik dalam sistem hukum pembuktian, sementara UU Jabatan Notaris mempunyai aturan khusus mengenai bagaimana akta Notaris dibuat dan diformalkan. UU ITE sendiri mengenal pengecualian ketika suatu hal diatur lain oleh undang-undang.
Lexical recognition of electronic signatures is not the same thing as recognition of every electronically executed notarial act.
DARI TANDA TANGAN KE SISTEM KEPERCAYAAN
Kesalahan paling umum dalam membicarakan Cyber Notary adalah melihat teknologi hanya sebagai alat untuk mengganti kertas.
Padahal transformasi digital seharusnya bergerak lebih jauh.
Dalam dunia konvensional:
Paper → Signature → Storage
Dalam dunia elektronik:
Identity → Authentication → Intent → Signature → Integrity → Timestamp → Audit Trail → Preservation → Evidence
Artinya, teknologi justru dapat membangun sistem pembuktian yang lebih kaya.
Tetapi untuk Notaris, sistem tersebut harus kembali bertemu dengan satu pertanyaan utama:
“Apakah seluruh elemen yang membentuk kepastian hukum suatu akta tetap terlindungi?”
Sebab tugas Notaris bukan hanya menghasilkan dokumen.
Notaris berada dalam sistem yang bertujuan memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum melalui alat bukti tertulis yang bersifat autentik.
Maka teknologi harus memperkuat sistem tersebut, bukan sekadar mempercepat proses administrasinya.
APA YANG SEBENARNYA HARUS DIUJI?
Daripada bertanya:
lebih baik kita membangun sebuah Cyber Notary Signature Test.
Identity
Siapa yang menandatangani?
Authentication
Bagaimana identitas tersebut diverifikasi?
Intent
Apakah terdapat kehendak yang benar-benar diberikan oleh pihak yang bersangkutan?
Integrity
Apakah isi dokumen dapat dipastikan tidak berubah setelah penandatanganan?
Timing
Kapan penandatanganan dilakukan dan bagaimana waktunya dapat dibuktikan?
Witnessing
Bagaimana fungsi saksi dalam proses elektronik dipenuhi?
Notarial Presence
Bagaimana kedudukan kehadiran para pihak di hadapan Notaris dipahami dalam sistem elektronik?
Form
Apakah bentuk akta yang diwajibkan oleh hukum tetap terpenuhi?
Minuta & Protocol
Bagaimana dokumen asli dan penyimpanannya ditempatkan dalam sistem Protokol Notaris?
Evidence
Bagaimana keseluruhan proses dapat dibuktikan apabila terjadi sengketa?
Di sinilah kita melihat bahwa persoalannya jauh lebih besar daripada sekadar memilih platform tanda tangan elektronik.
PAPERLESS BUKAN BERARTI FORMALITY-LESS
“Paperless does not mean formality-less.”
Menghilangkan kertas bukan berarti menghilangkan formalitas.
Digitalisasi seharusnya mengubah medium, bukan menghilangkan legal safeguards yang memang diperlukan.
Sebaliknya, sebuah proses dapat menggunakan teknologi yang sangat canggih tetapi tetap bermasalah apabila aspek hukumnya tidak terpenuhi.
Karena itu, ukuran keberhasilan Cyber Notary bukan:
Melainkan:
NOTARIS TIDAK HANYA MEMBUTUHKAN DIGITAL SIGNATURE
Notaris yang memasuki era digital pada akhirnya tidak cukup hanya memiliki aplikasi tanda tangan elektronik.
Yang dibutuhkan adalah digital trust architecture.
Dan semuanya harus ditempatkan dalam kerangka kewenangan dan kewajiban Notaris.
Dengan kata lain, teknologi harus mengikuti hukum, bukan hukum dipaksa mengikuti keterbatasan teknologi.
Teknologi dapat berubah setiap tahun.
Platform dapat berubah.
Algoritma dapat berubah.
Format file dapat berubah.
Tetapi fungsi utama akta autentik tetap berhubungan dengan kepastian, keaslian, pembuktian, dan perlindungan hukum.
JADI, APAKAH TANDA TANGAN ELEKTRONIK DAPAT MENGGANTIKAN SELURUH FUNGSI TANDA TANGAN DALAM AKTA NOTARIS?
Belum dapat dijawab dengan “ya” secara menyeluruh.
Tanda Tangan Elektronik telah mendapatkan pengakuan hukum dan dapat mempunyai kekuatan hukum serta akibat hukum apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam rezim transaksi elektronik.
Namun, fungsi tanda tangan dalam akta Notaris tidak hanya fungsi autentikasi elektronik.
Ia berada dalam rangkaian formalitas pembuatan akta yang diatur oleh UU Jabatan Notaris.
Karena itu:
Electronic Signature dapat memenuhi fungsi tertentu dari tanda tangan.
Tetapi belum berarti ia secara otomatis menggantikan seluruh fungsi hukum penandatanganan dalam akta Notaris.
Di sinilah diskursus Cyber Notary menjadi sangat penting.
Bukan karena teknologi tidak mampu.
Justru sebaliknya.
Teknologi mampu melakukan banyak hal.
Pertanyaannya adalah:
“Apakah hukum telah memberikan ruang yang cukup jelas untuk seluruh kemampuan tersebut digunakan dalam proses pembuatan akta autentik?”
Itulah batas yang harus dibaca secara hati-hati.
ADIABEL CYBER NOTARY VIEW
Tanda tangan elektronik bukan sekadar versi digital dari tanda tangan tinta.
Ia merupakan bagian dari sistem kepercayaan digital yang dibangun melalui:
Authentication → Integrity → Non-repudiation → Evidence
Tetapi dalam kenotariatan, sistem tersebut harus bertemu dengan lapisan yang lebih tinggi:
Authority → Presence → Formality → Authenticity → Protocol → Legal Certainty
Karena itu, masa depan Cyber Notary bukan sekadar:
Paper → PDF → Electronic Signature
Melainkan:
Identity → Authentication → Will → Presence → Signature → Integrity → Evidence → Preservation → Legal Certainty
Dan pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukanlah apakah tanda tangan dapat berpindah dari kertas ke layar.
Pertanyaannya adalah apakah kepercayaan hukum dapat berpindah ke ruang digital tanpa kehilangan fondasinya.
THE SIGNATURE MAY GO DIGITAL.
THE LEGAL CERTAINTY MUST REMAIN.
LEGAL NOTE
Pembahasan ini merupakan legal insight untuk memahami hubungan antara teknologi,
Tanda Tangan Elektronik, dan proses kenotariatan. Penggunaan teknologi dalam pembuatan
atau pelaksanaan akta tetap harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku serta formalitas khusus yang melekat pada akta autentik.
COMMENTS